selama bertahun-tahun publik menganggap Projo adalah singkatan dari “Pro Jokowi”. Persepsi itu melekat kuat, terutama sejak organisasi ini muncul dan aktif mendukung Joko Widodo dalam dua pemilihan presiden terakhir. Namun, baru-baru ini pengurus pusat organisasi tersebut meluruskan bahwa Projo tidaklah berdiri sebagai singkatan dari “Pro Jokowi”, melainkan memiliki makna yang jauh lebih luas.
Bukan “Pro Jokowi”, tapi Gerakan Progresif Rakyat
Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa nama Projo bukan akronim dari “Pro Jokowi”. Menurutnya, sejak awal pendirian pada tahun 2013, organisasi itu didesain sebagai gerakan rakyat yang berorientasi pada nilai-nilai progresif, kerakyatan, dan kebangsaan, bukan sekadar dukungan terhadap satu figur politik.
“Projo bukan singkatan dari Pro Jokowi. Kami memilih nama itu karena ingin membentuk gerakan rakyat progresif yang berpihak pada keadilan sosial dan kemandirian bangsa,” ujar Budi Arie dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/10).
Budi menjelaskan, kata Projo berasal dari akar bahasa Jawa kuno “praja” atau “projo” yang berarti rakyat, negara, atau pemerintahan.
Dengan kata lain, nama tersebut menggambarkan semangat keberpihakan terhadap rakyat — bukan pada individu tertentu.
Sejarah dan Transformasi Projo
Organisasi Projo lahir di tengah euforia politik menjelang Pemilu 2014. Saat itu, banyak tokoh relawan yang merasa perlu membentuk wadah untuk mengonsolidasikan gerakan rakyat dalam mendukung calon presiden yang dinilai membawa semangat perubahan.
Jokowi kemudian menjadi sosok yang dipilih dan didukung secara terbuka oleh Projo.
Sejak saat itu, publik mulai mengidentikkan Projo sebagai kelompok pro-Jokowi.
Padahal, menurut sejumlah pendirinya, tujuan Projo tidak hanya berhenti pada dukungan elektoral, melainkan membangun kesadaran politik rakyat agar lebih aktif dan kritis terhadap jalannya pemerintahan.
“Memang benar, kami dulu mendukung Pak Jokowi karena beliau dianggap mewakili nilai-nilai kerakyatan. Tapi kami tidak dibentuk untuk melayani satu tokoh. Kami dibentuk untuk memperjuangkan rakyat,” kata Sekjen Projo, Handoko.
Sikap Projo di Era Prabowo
Setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, posisi politik Projo pun menarik perhatian.
Banyak yang bertanya-tanya, apakah organisasi ini akan bubar atau berubah arah?
Namun Budi Arie menegaskan bahwa Projo tetap akan berjalan sebagai gerakan sosial politik independen, yang mendukung pemerintahan selama berpihak pada rakyat, termasuk dalam era Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tetap Projo, bukan Pro-Jokowi, bukan pula Pro-Prabowo. Kami pro terhadap rakyat Indonesia,” tegasnya.
Projo juga menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat, pendidikan politik, dan pengawasan kebijakan publik.
Pandangan Pengamat
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Arie Sudjito, menilai klarifikasi ini penting untuk menegaskan posisi organisasi relawan pasca era Jokowi.
Menurutnya, transformasi Projo dari gerakan dukungan personal menjadi gerakan sosial adalah ujian kedewasaan politik.
“Relawan biasanya lahir karena figur, lalu mati ketika figur itu tak lagi berkuasa. Jika Projo bisa bertahan tanpa figur Jokowi, itu artinya mereka berhasil menjelma menjadi kekuatan sipil yang lebih mandiri,” ujarnya.