Jakarta, 28 Mei 2025 — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerima 3.419 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru yang akan mengisi berbagai formasi di lingkungan Pemprov. Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pramono Ubaid Tanthowi, dalam sebuah upacara resmi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa pagi.
Dalam sambutannya, Pramono menegaskan pentingnya integritas dan ketaatan pada hukum bagi seluruh CPNS yang baru bergabung. Ia menekankan bahwa menjadi abdi negara bukan hanya soal status, tetapi juga tanggung jawab moral dan profesional yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran.
“Saudara-saudara hari ini mengemban mandat publik. Bukan sekadar pekerjaan, tapi juga amanah. Jangan main-main dengan hukum dan aturan, karena kesalahan satu orang bisa mencoreng citra seluruh birokrasi,” ujar Pramono dengan nada serius.
Penguatan ASN Profesional di Ibu Kota
Penyerahan SK CPNS ini merupakan bagian dari penguatan sumber daya aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI, yang tengah menghadapi tantangan besar dalam hal pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta transisi Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota negara.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa para CPNS akan langsung menjalani masa orientasi dan pelatihan dasar sebelum bertugas di unit kerja masing-masing.
“Mereka akan mengisi posisi strategis di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, dan pengawasan lingkungan. Kita butuh ASN yang adaptif dan cepat tanggap, terutama dalam melayani warga,” kata Heru.
Formasi Prioritas dan Kebutuhan Lapangan
Dari total 3.419 formasi yang diisi, sebagian besar merupakan tenaga teknis dan tenaga pendidikan, dua sektor yang dianggap krusial dalam mendukung kinerja Pemprov DKI di tengah kompleksitas urban Jakarta. Selain itu, formasi tenaga kesehatan juga mendapat porsi besar, mengingat kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat pasca pandemi.
Banyak dari para CPNS merupakan lulusan baru dari berbagai perguruan tinggi, termasuk universitas-universitas ternama di Indonesia. Dalam beberapa sesi, mereka tampak antusias dan penuh semangat menyambut awal kariernya sebagai aparatur negara.
Pesan Etika dan Antikorupsi
Selain menekankan ketaatan hukum, Pramono juga mengingatkan tentang pentingnya menjunjung tinggi etika dalam birokrasi. Ia menegaskan bahwa ASN hari ini tidak bisa lagi bersembunyi di balik kerumitan birokrasi atau kekuasaan jabatan.
“Era keterbukaan informasi membuat masyarakat lebih kritis. Jangan sampai ada ASN yang menyalahgunakan wewenang atau mempermainkan pelayanan publik. Satu pelanggaran bisa viral dalam hitungan jam,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kemendagri terus mendorong budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, bukan sekadar kepatuhan administratif. Dengan sistem merit yang makin kuat, ASN diharapkan menjadi motor perubahan dalam reformasi birokrasi.
Menatap Masa Depan Jakarta
Dengan bertambahnya tenaga baru, Pemprov DKI menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Heru Budi menyebutkan bahwa tantangan Jakarta ke depan adalah bagaimana tetap menjadi kota global yang efisien, meskipun status ibu kota akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Peran ASN akan sangat menentukan wajah Jakarta di masa transisi ini. Kita ingin Jakarta menjadi pusat ekonomi, budaya, dan inovasi yang modern — dan itu dimulai dari ASN-nya,” tutup Heru.