Jakarta – Wacana mengenai peningkatan dana bantuan untuk partai politik kembali mencuat setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi mengusulkan agar jumlah bantuan keuangan negara kepada parpol dinaikkan menjadi Rp10.000 per suara sah. Usulan ini menandai peningkatan signifikan dari angka sebelumnya, yakni Rp1.000 per suara, yang telah berlaku sejak beberapa tahun terakhir.
Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, dalam pernyataan resminya menyebut bahwa peningkatan dana parpol ini adalah bagian dari ikhtiar memperkuat demokrasi yang sehat dan transparan. Menurutnya, dengan kenaikan dana tersebut, partai dapat lebih leluasa dalam menjalankan fungsi-fungsi strategisnya, mulai dari pendidikan politik hingga penguatan kaderisasi.
“Jika negara serius ingin parpol menjadi institusi demokrasi yang kuat dan profesional, maka dukungan anggaran juga harus serius. Saat ini, dana yang diberikan terlalu kecil dan tidak realistis untuk membiayai kebutuhan dasar partai,” ujar Jazuli dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, awal pekan ini.
Transparansi dan Akuntabilitas
Usulan ini disambut beragam oleh publik dan pengamat politik. Di satu sisi, banyak yang menilai bahwa bantuan negara kepada parpol memang seharusnya cukup signifikan untuk mencegah praktik-praktik pembiayaan ilegal, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh kader partai yang duduk di jabatan publik.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Arie Sudjito, menyatakan bahwa dorongan peningkatan dana parpol bisa menjadi peluang untuk mendorong reformasi internal partai, asalkan dibarengi dengan sistem akuntabilitas yang ketat.
“Jangan sampai dana naik, tapi transparansi dan auditnya tidak diperketat. Kita tidak ingin dana publik malah menjadi bancakan elite partai,” katanya.
Keseimbangan Anggaran dan Prioritas Negara
Namun di sisi lain, usulan kenaikan dana ini menimbulkan pertanyaan besar terkait prioritas anggaran negara di tengah tekanan fiskal dan banyaknya sektor yang memerlukan subsidi dan perhatian, seperti pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang tata kelola pemerintahan, Indonesia Budget Center (IBC), mengingatkan bahwa usulan tersebut harus dikaji secara komprehensif dan terbuka kepada publik.
“Kita bicara soal dana negara yang berasal dari pajak rakyat. Transparansi bukan hanya di pengelolaan, tapi juga dalam proses pengambilan keputusannya. Publik harus dilibatkan, minimal diberi ruang untuk mengawasi,” ujar Koordinator IBC, Febri Ramdhan.
Catatan Sejarah dan Perbandingan
Dana bantuan parpol di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah. Awalnya, bantuan diberikan sebesar Rp108 per suara. Angka itu sempat naik menjadi Rp1.000 per suara pada 2018. Namun, nominal tersebut dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan operasional parpol yang kompleks dan menyebar hingga ke tingkat daerah.
Sebagai perbandingan, negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang memberikan subsidi yang jauh lebih besar kepada parpol. Namun, subsidi besar itu dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat dan pelaporan keuangan yang sangat transparan, bahkan hingga detail pengeluaran kegiatan politik di tingkat lokal.
Jalan Panjang Menuju Reformasi Politik
Usulan PKS ini, walau kontroversial, bisa menjadi momentum penting untuk membuka diskusi nasional tentang pembiayaan politik yang sehat dan berkelanjutan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat yang diberikan kepada parpol benar-benar digunakan untuk memperkuat kualitas demokrasi, bukan sekadar menambah kenyamanan elite partai.
Dengan mendesaknya reformasi kelembagaan partai dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi politik, kebijakan seperti ini harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keterlibatan publik yang maksimal.
“Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang bagaimana partai dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Jika kita ingin partai yang kuat, kita juga harus berani menuntut integritasnya,” tutup Arie Sudjito.