Pada tanggal 12 November 2025, Majelis Rendah Parlemen Kazakhstan (Mazhilis) mengambil langkah krusial yang menuai kecaman luas: menyetujui rancangan undang-undang yang melarang apa yang mereka sebut sebagai “propaganda orientasi non-tradisional” atau LGBT. Langkah ini dianggap sebagai pergeseran serius dalam kebijakan negara terhadap hak-hak LGBTQ+, dan membawa resonansi hubungan antara kebebasan berekspresi, kontrol negara, dan narasi moral tradisional.
Isi RUU: Apa yang Sebenarnya Diatur?
RUU itu tidak hanya muncul sebagai undang-undang baru, tetapi sebagai “amendemen” yang diselipkan ke dalam RUU terkait urusan arsip negara (“archival affairs”). Dalam amandemen tersebut, didefinisikan bahwa segala “penyebaran informasi” yang mendorong citra positif dari “orientasi non-tradisional” — dalam media, iklan, film, platform daring, maupun ruang publik — dapat dilarang.
Lebih konkret, RUU ini akan mengubah sejumlah undang-undang: mulai dari hak anak, periklanan, pendidikan, media, hingga platform daring. ika disahkan sepenuhnya (setelah persetujuan Senat dan tanda tangan Presiden Kassym-Jomart Tokayev), materi yang dinilai “propagandis” bisa dihadapkan pada sanksi administratif: denda atau bahkan penahanan administratif hingga 10 hari untuk pelanggaran berulang.
Selain itu, materi yang tetap diperbolehkan tetapi berkaitan LGBT (misalnya buku, film) harus diberi label “18+” jika tidak dianggap sebagai propaganda. Dalam kasus tertentu, otoritas akan bisa menangguhkan akses ke situs web atau konten digital tanpa melalui pengadilan.
Argumen Para Pendukung dan Kritik Utama
Alasan Dukungan
Para pendukung di parlemen, termasuk beberapa anggota partai penguasa Amanat, menyatakan bahwa RUU ini bukanlah upaya untuk menghukum identitas pribadi, tetapi untuk melindungi anak-anak. Menurut mereka, paparan informasi tentang orientasi seksual “non-tradisional” bisa berdampak negatif pada perkembangan mental dan moral generasi muda. 103.7 The KRRO+1
Wakil menteri budaya dan informasi, Yevgeny Kochetov, menjelaskan bahwa “propaganda” diartikan sebagai jenis informasi yang mempromosikan citra positif LGBT, bukan sekadar menyajikan fakta. Kursiv Media Kazakhstan Beberapa politisi menegaskan bahwa larangan ini bukanlah kriminalisasi hubungan antarindividu, melainkan pembatasan terhadap diskursus publik. Tengrinews
Kritik dan Kekhawatiran
Hak asasi manusia menyoroti RUU ini sebagai langkah berbahaya. Human Rights Watch bersama dengan sejumlah organisasi, termasuk Helsinki Committee dan Civil Rights Defenders, menyatakan bahwa batasan ini secara serius melanggar kebebasan berekspresi dan menargetkan komunitas LGBT. Human Rights Watch Amnesty International menyebutnya “institusionalisasi stigma, rasa takut, dan sensor”, menekankan bahwa upaya ini bukan perlindungan anak murni, melainkan diskriminasi yang terselubung. Amnesty International
Para aktivis mengingatkan bahwa definisi “propaganda” dalam RUU ini sangat kabur, membuka potensi interpretasi sewenang-wenang. Kursiv Media Kazakhstan Mereka menyoroti bahwa materi sederhana — seperti buku, kartun, atau laporan statistik tentang komunitas LGBT — bisa dipandang sebagai “mempromosikan citra positif” dan kemudian dilarang. The Times Of Central Asia
Lebih jauh, RUU itu dianggap sebagai paket represif yang diselipkan dalam RUU arsip, tanpa konsultasi publik yang luas. Amnesty International+1 Selain itu, otoritas akan memperoleh hak untuk menangguhkan konten daring tanpa pengawasan peradilan, yang memperkuat kekhawatiran akan sensor digital. Human Rights Watch
Implikasi Sosial dan Politik
Langkah ini menggambarkan dinamika konflik antara “nilai tradisional” dan kebebasan individual di Kazakhstan. Pemerintah, melalui RUU ini, mengirimkan pesan bahwa konstruksi moral tertentu — terutama yang berhubungan dengan gender dan seksualitas — harus dilindungi dari “pengaruh asing” atau “budaya liberal”.
Bagi komunitas LGBT di Kazakhstan, RUU ini bisa memperkuat kerentanan. Diskriminasi sosial yang sudah ada — seperti pelecehan, pemerasan, atau kekerasan — bisa semakin legitimisasi karena pembatasan ekspresi publik. Human Rights Watch+1 Lebih jauh, akses ke sumber informasi daring bagi kaum muda LGBT bisa semakin dibatasi, memperdalam isolasi dan kesulitan mencari dukungan.
Di panggung internasional, RUU ini menantang prinsip-prinsip hak asasi yang diakui secara global. Banyak organisasi menuntut agar Kazakstan mempertimbangkan kembali langkah ini agar tidak melanggar komitmen internasionalnya terhadap kebebasan berpendapat dan nondiskriminasi.