Yerusalem – Juba — Di tengah konflik berkepanjangan di Gaza, sebuah laporan diplomatik bocor mengungkapkan langkah Israel yang disebut tengah menjalin komunikasi rahasia dengan Sudan Selatan. Tujuannya: membujuk negara Afrika itu agar bersedia menampung sebagian warga Gaza dalam skema relokasi jangka panjang.
Diplomasi Sunyi di Balik Layar
Menurut sumber yang dekat dengan lingkaran diplomasi regional, Israel menggunakan jalur belakang untuk mendekati Juba. Beberapa utusan non-resmi disebut telah bertemu dengan pejabat Sudan Selatan guna membicarakan kemungkinan relokasi warga Gaza, terutama mereka yang kehilangan rumah akibat serangan militer.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Israel untuk mengurangi tekanan internasional atas krisis kemanusiaan di Gaza, sekaligus memindahkan beban politik yang selama ini menjadi sorotan dunia.
“Negosiasi semacam ini sangat sensitif. Israel ingin menunjukkan ada ‘solusi alternatif’, meski pada kenyataannya, itu bisa dibaca sebagai upaya pengusiran terselubung,” ujar seorang analis Timur Tengah di Kairo.
Sudan Selatan: Antara Tekanan dan Kebutuhan
Sudan Selatan, negara termuda di dunia yang masih bergulat dengan konflik internal dan krisis ekonomi, berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, menerima tawaran Israel bisa membuka peluang investasi, bantuan kemanusiaan, bahkan dukungan diplomatik di PBB. Namun di sisi lain, kebijakan itu bisa memicu resistensi domestik sekaligus kritik dunia Arab dan Afrika.
Seorang pejabat di Juba yang tak mau disebutkan namanya mengaku, “Kami memahami penderitaan rakyat Gaza, tetapi kami sendiri masih kesulitan menampung pengungsi internal. Menjadi tuan rumah bagi ribuan orang asing bisa menimbulkan masalah baru.”
Relokasi atau Pengusiran?
Bagi banyak pengamat, istilah “relokasi” yang digunakan Israel tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah panjang pengungsian rakyat Palestina sejak 1948. Relokasi warga Gaza ke Sudan Selatan akan semakin memperkuat narasi Nakba kedua—pengusiran besar-besaran yang membuat warga Palestina tercerabut dari tanah leluhur mereka.
Organisasi HAM internasional juga mengingatkan bahwa relokasi paksa melanggar Konvensi Jenewa, yang melarang pemindahan paksa warga sipil dari wilayah pendudukan.
Reaksi Palestina
Pihak Palestina mengecam keras wacana tersebut. “Ini bukan solusi, melainkan upaya pembersihan etnis dengan dalih kemanusiaan,” kata seorang pejabat Otoritas Palestina di Ramallah. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil di Gaza menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak membutuhkan tempat baru, melainkan hak untuk hidup aman dan merdeka di tanah sendiri.