London, 1 Mei 2025 — Inggris tengah menjajaki kerja sama diplomatik dengan Prancis dan Arab Saudi untuk membahas kemungkinan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Langkah ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk mendorong solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
Konferensi Internasional pada Juni Mendatang
Prancis dan Arab Saudi telah sepakat untuk menjadi tuan rumah bersama dalam sebuah konferensi internasional yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025. Konferensi ini bertujuan untuk menggalang dukungan global terhadap pembentukan negara Palestina dan normalisasi hubungan dengan Israel. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina akan dilakukan pada saat yang tepat, dengan harapan dapat memicu gerakan pengakuan timbal balik yang mendukung keamanan Israel dan meyakinkan bahwa solusi dua negara adalah jalan yang relevan bagi semua pihak.
Sikap Inggris dan Prancis
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus menjadi bagian dari proses konkret menuju solusi dua negara, bukan sekadar simbolis. Ia juga menyoroti perlunya reformasi dalam pemerintahan Palestina, termasuk penghapusan pengaruh Hamas di Gaza dan proses demiliterisasi yang mirip dengan Perjanjian Jumat Agung di Irlandia Utara.
Peran Arab Saudi
Arab Saudi, melalui Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan, telah mengumumkan pembentukan aliansi internasional untuk mendukung pendirian negara Palestina. Inisiatif ini bertujuan untuk mengimplementasikan solusi dua negara dan membangun kapasitas dalam otoritas Palestina.
Tantangan dan Harapan
Meskipun banyak negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina, pengakuan dari negara-negara besar seperti Inggris dan Prancis akan memiliki dampak signifikan. Namun, tantangan tetap ada, termasuk penolakan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap solusi dua negara dan kekhawatiran bahwa pengakuan tersebut dapat menguntungkan kelompok-kelompok seperti Hamas dan Iran.