Manila, Filipina – Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Sara Duterte terus menguat, menyusul desakan dari sejumlah anggota parlemen Filipina yang menuntut pemakzulan dirinya. Namun hingga hari ini, Kongres Filipina belum menetapkan secara resmi tanggal dimulainya sidang pemakzulan.
Duterte, yang juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan, menghadapi kritik tajam atas dugaan penyalahgunaan anggaran rahasia dan konflik kepentingan dalam penggunaan dana pemerintah. Meski belum ada bukti kuat yang dipublikasikan secara resmi, isu ini telah memicu gelombang perdebatan politik di parlemen dan di kalangan masyarakat luas.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Filipina, Martin Romualdez, dalam konferensi pers Selasa pagi (26/5), menyatakan bahwa parlemen masih mengkaji kelengkapan dokumen pemakzulan yang diajukan. “Belum ada keputusan final mengenai tanggal sidang. Prosedurnya harus melewati komite keadilan terlebih dahulu sebelum masuk ke pleno,” jelas Romualdez.
Dinamika Politik di Balik Pemakzulan
Langkah pemakzulan ini dipandang sebagian pihak sebagai buntut dari ketegangan politik antara faksi pro-Duterte dan sekutu Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang kian meruncing sejak awal tahun ini. Hubungan antara Duterte dan Marcos yang sempat mesra di masa kampanye 2022 kini tampak meregang, ditandai dengan sejumlah perbedaan kebijakan dan komunikasi publik yang saling bersilang.
Beberapa analis politik menyebut bahwa langkah pemakzulan ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan bagian dari upaya lebih luas untuk melemahkan pengaruh politik keluarga Duterte menjelang pemilu 2028.
“Ini adalah manuver politik yang sangat berisiko. Jika pemakzulan gagal, bisa memperkuat posisi Sara Duterte di mata pendukungnya,” kata Prof. Ramon Casiple, pengamat politik dari Institute for Political and Electoral Reform di Manila.
Respons Sara Duterte: “Saya Tidak Akan Mundur”
Menanggapi wacana pemakzulan tersebut, Sara Duterte menyampaikan pernyataan tegas bahwa ia tidak akan mundur dari jabatannya. Dalam pidato singkat di depan pendukungnya di Davao, ia menyebut langkah tersebut sebagai “serangan politik yang tidak berdasar dan melemahkan stabilitas pemerintahan.”
“Saya tetap fokus pada tugas saya sebagai Wakil Presiden dan Menteri Pendidikan. Tidak ada yang bisa mengaburkan komitmen saya terhadap pelayanan publik,” ujar Duterte.
Belum Ada Kepastian Jadwal
Hingga kini, Komite Kehakiman DPR Filipina belum mengumumkan jadwal pembahasan resmi atas dokumen pemakzulan yang masuk. Menurut aturan parlemen Filipina, usulan pemakzulan harus diverifikasi terlebih dahulu, kemudian disetujui oleh setidaknya sepertiga anggota Dewan agar dapat dilanjutkan ke tingkat Senat.
Juru bicara Kongres menyatakan bahwa proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu, tergantung pada kompleksitas dokumen dan respons dari pihak terkait.
Masyarakat Terbelah
Di tengah situasi ini, opini publik Filipina tampak terbelah. Sebagian warga mendukung langkah pemakzulan sebagai bentuk akuntabilitas pejabat negara, sementara lainnya menganggapnya sebagai bentuk balas dendam politik.
“Apa pun motifnya, kami rakyat berhak tahu apakah pemimpin kami benar-benar menjalankan amanah atau tidak,” kata Clarisse Mendoza, warga Quezon City, dalam wawancara dengan media lokal.