Isu mengenai tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik. Setelah menuai kritik dari berbagai kalangan, kini enam fraksi di DPR RI sepakat bahwa sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema tunjangan yang selama ini diterima wakil rakyat.
Suara Enam Fraksi
Dalam rapat internal yang digelar di Senayan, enam fraksi menyampaikan pandangan yang relatif serupa: transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran harus lebih ditingkatkan. Mereka menilai, polemik yang kerap muncul setiap kali isu tunjangan mencuat menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan sistem dengan kondisi riil masyarakat.
Salah seorang juru bicara fraksi menyebut, evaluasi bukan berarti semata-mata mengurangi atau menambah jumlah, melainkan memastikan bahwa besaran tunjangan sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab yang diemban. “Kita bicara soal keadilan publik. DPR harus menunjukkan bahwa kebijakan internalnya bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Alasan Evaluasi Diperlukan
Ada beberapa faktor yang mendorong enam fraksi itu menyatakan dukungan:
- Kritik Publik – Selama ini, tunjangan DPR dianggap terlalu besar dibandingkan dengan kondisi ekonomi sebagian besar rakyat.
- Transparansi Anggaran – Dengan evaluasi, DPR diharapkan bisa lebih terbuka mengenai alokasi anggaran dan peruntukannya.
- Efisiensi Kinerja – Evaluasi dapat mendorong anggota Dewan bekerja lebih efektif, karena tunjangan dikaitkan dengan kehadiran, produktivitas, dan kualitas legislasi.
- Simbol Moralitas Politik – Menyentuh isu sensitif ini diharapkan bisa menjadi sinyal bahwa DPR tidak abai terhadap suara masyarakat.
Sikap Fraksi Lain
Meski enam fraksi setuju, masih ada beberapa fraksi yang bersikap hati-hati. Mereka khawatir evaluasi tunjangan bisa dipelintir menjadi alat politik menjelang tahun politik. Namun, sebagian kalangan menilai justru dengan keterbukaan inilah DPR bisa membangun kembali kepercayaan publik yang belakangan menurun.
Respon Masyarakat
Kabar ini disambut beragam oleh masyarakat. Sebagian menilai langkah tersebut positif, tanda adanya kesadaran dari DPR bahwa hak istimewa mereka perlu ditinjau ulang. Namun, ada pula yang skeptis, menganggap evaluasi ini hanya wacana tanpa realisasi nyata.
“Evaluasi boleh, tapi harus ada tindak lanjut yang jelas. Jangan sekadar jadi headline berita,” ujar seorang pengamat politik.