Jakarta – Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia tengah memperkuat koordinasi intensif dalam menghadapi persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji: jemaah yang terpisah dari rombongan. Seiring dengan meningkatnya jumlah jemaah lansia dan disabilitas tahun ini, kedua negara berupaya mencari solusi sistemik agar peristiwa serupa tidak terus berulang.
Kementerian Agama (Kemenag) RI mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah pertemuan teknis dengan otoritas haji Arab Saudi, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan. Fokus utama pembahasan adalah penguatan sistem pelacakan, peningkatan layanan informasi lapangan, dan penyediaan personel khusus di titik-titik strategis di Tanah Suci.
Masalah yang Selalu Kembali: Jemaah Hilang Kontak
Setiap musim haji, laporan mengenai jemaah yang tersesat atau terpisah dari rombongan menjadi cerita yang akrab. Meski sebagian besar dari mereka akhirnya berhasil ditemukan, proses pencarian kerap menyita waktu, energi, dan menyebabkan kepanikan, baik di pihak jemaah maupun petugas.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menegaskan bahwa tahun ini pihaknya ingin ada pendekatan yang lebih modern dan kolaboratif. “Arab Saudi sangat terbuka terhadap usulan peningkatan sistem pengawasan jemaah. Kami sepakat perlunya solusi berbasis teknologi yang konkret,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (19/5).
Arab Saudi Dorong Sistem Identifikasi Digital
Dalam koordinasi terbaru, Arab Saudi mengusulkan optimalisasi teknologi pelacak berbasis QR code yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan jemaah. Setiap jemaah akan dilengkapi dengan kartu identitas elektronik yang memuat data lengkap, termasuk titik kumpul rombongan dan nomor kontak petugas pendamping.
“Dengan sistem ini, jemaah yang tersesat akan lebih cepat teridentifikasi dan dikembalikan ke kelompoknya. Kami juga menempatkan petugas multibahasa di lokasi-lokasi padat seperti Masjidil Haram dan Arafah,” ujar perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi dalam pernyataan tertulisnya.
Indonesia Dorong Penguatan Peran Petugas Lapangan
Sementara itu, Indonesia juga mengusulkan agar para petugas haji — baik dari pihak Arab Saudi maupun Indonesia — mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani jemaah lansia dan rentan. Selain itu, penambahan jumlah personel pendamping di setiap kloter juga menjadi salah satu solusi yang tengah dibahas.
“Kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada skema lama. Petugas harus lebih sigap dan punya data real-time. Karena ketika jemaah tersesat, bukan hanya mereka yang panik, tapi bisa memicu gangguan logistik seluruh rombongan,” jelas Hilman.
Fokus pada Jemaah Lansia dan Berkebutuhan Khusus
Dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadikan 2024 sebagai “Tahun Ramah Lansia dalam Haji,” solusi ini menjadi krusial. Banyak dari jemaah yang terpisah diketahui memiliki keterbatasan daya ingat, tidak mengenali lokasi, atau tidak mampu berkomunikasi dengan baik dalam situasi darurat.
Untuk itu, selain solusi berbasis teknologi, pemerintah juga akan mendorong edukasi langsung kepada jemaah, termasuk simulasi kondisi darurat sebelum keberangkatan.
Uji Coba Solusi Terintegrasi pada Puncak Haji
Kemenag menyatakan bahwa sistem pelacakan baru ini akan diuji coba saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Koordinasi terus dilakukan agar uji coba ini dapat berjalan lancar dan menjadi model permanen dalam penyelenggaraan haji di masa mendatang.
“Kita ingin ibadah haji berjalan khusyuk, tapi juga aman. Tidak boleh lagi ada jemaah yang kebingungan sendirian di tengah jutaan orang. Dan untuk itu, semua pihak harus bergerak bersama,” tutup Hilman.