Korea Utara baru-baru ini mengeluarkan kecaman keras terhadap Jepang terkait akuisisi rudal jelajah Tomahawk buatan Amerika Serikat. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya Jepang untuk memperkuat kemampuan serangan jarak jauh dan meningkatkan kesiapan militernya. Pyongyang menilai tindakan ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kawasan dan memperburuk ketegangan yang sudah ada.
Reaksi Korea Utara terhadap Akuisisi Tomahawk oleh Jepang
Menurut laporan dari kantor berita KCNA, Korea Utara menyatakan bahwa Jepang telah memasuki tahap akhir dalam mempersiapkan penggunaan rudal Tomahawk, yang direncanakan akan dipasang pada kapal perusak Aegis mereka. Pyongyang menilai langkah ini sebagai upaya Jepang untuk memperoleh kemampuan serangan preemptive, yang dapat mengarah pada potensi agresi militer di kawasan. Korea Utara juga menekankan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pencegahan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Jepang dan sekutunya.
Implikasi Geopolitik dan Dampaknya terhadap Stabilitas Kawasan
Akuisisi rudal Tomahawk oleh Jepang merupakan bagian dari modernisasi militer terbesar negara tersebut sejak Perang Dunia II. Langkah ini juga mencerminkan peningkatan kerjasama militer antara Jepang dan Amerika Serikat, serta dengan sekutu-sekutu lainnya. Namun, bagi Korea Utara, hal ini dianggap sebagai provokasi yang dapat memicu perlombaan senjata dan meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Timur. Selain itu, langkah ini juga dapat mempengaruhi dinamika hubungan Jepang dengan negara-negara tetangga lainnya, termasuk Korea Selatan dan Tiongkok.
Tindakan Balasan dan Persiapan Militer Korea Utara
Sebagai respons terhadap perkembangan ini, Korea Utara telah meluncurkan rudal balistik ke Laut Jepang pada 22 Oktober 2025. Langkah ini dianggap sebagai peringatan kepada Jepang dan sekutunya bahwa mereka siap menghadapi potensi ancaman. Selain itu, Korea Utara juga sedang mempersiapkan peluncuran satelit mata-mata, yang dapat meningkatkan kemampuan intelijen dan pengawasan mereka terhadap aktivitas militer di kawasan.