Rencana mantan Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk kembali mencalonkan diri pada pemilu 2024 membawa serta narasi lama yang kini muncul kembali ke permukaan: pengetatan imigrasi. Namun, kali ini, pernyataan dan kebijakan yang ia isyaratkan memicu kekhawatiran mendalam di kalangan kelompok hak asasi manusia dan komunitas imigran, karena dianggap membidik orang berdasarkan ras, bahasa, dan jenis pekerjaan.
Isyarat Pengulangan Operasi Massal
Dalam beberapa wawancara serta pidato kampanye, Trump terang-terangan menyebutkan rencana untuk melakukan pengusiran besar-besaran terhadap imigran tidak berdokumen. Namun yang menjadi sorotan tajam adalah kriteria yang ia sebut secara implisit maupun eksplisit, seperti “mereka yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris,” “pekerja kasar dari negara-negara tertentu,” hingga “yang merusak budaya Amerika.”
Banyak pihak menilai bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak hanya mengarah pada kebijakan imigrasi yang ketat, tetapi juga mengandung bias rasial dan etno-linguistik yang berbahaya. Organisasi seperti American Civil Liberties Union (ACLU) menyebut bahwa rencana Trump berpotensi menciptakan sistem “profiling”—penilaian dan perlakuan berdasarkan identitas etnis, bahasa, atau jenis pekerjaan seseorang.
Sejarah Panjang Sentimen Anti-Imigran
Selama masa kepresidenannya pada 2016–2020, Trump sudah menunjukkan sikap keras terhadap imigran. Dari kebijakan larangan perjalanan untuk beberapa negara mayoritas Muslim, hingga pemisahan anak-anak dari orang tuanya di perbatasan. Tapi wacana kali ini dinilai lebih ekstrem karena menyasar identitas dan profesi, bukan sekadar status hukum.
“Ini bukan hanya soal siapa yang legal dan siapa yang ilegal, tapi siapa yang ‘layak’ tinggal di Amerika menurut definisi sempit dan diskriminatif,” kata Prof. Elena Martínez, seorang peneliti migrasi di Columbia University. Ia menegaskan bahwa penyisiran berdasarkan bahasa atau pekerjaan bisa menjebak jutaan imigran legal yang telah lama hidup dan berkontribusi di AS.
Pekerja Migran Jadi Sasaran Rentan
Kelompok pekerja migran seperti buruh konstruksi, pelayan restoran, dan petugas kebersihan disebut-sebut sebagai sasaran utama razia tersebut. Padahal, sektor-sektor itu justru menjadi tulang punggung perekonomian lokal di banyak negara bagian. Mereka kerap bekerja dalam kondisi berat, bergaji rendah, dan memiliki akses terbatas terhadap perlindungan hukum.
“Trump memanfaatkan stereotip bahwa imigran hanya datang untuk mengambil pekerjaan orang Amerika. Padahal data menunjukkan mereka mengisi kekosongan tenaga kerja yang tidak diminati warga lokal,” ujar Manuel Rodriguez, aktivis komunitas Latin di Texas.
Respons dan Kecaman Internasional
Pernyataan Trump tak hanya menuai reaksi di dalam negeri, tetapi juga mendapat kecaman dari berbagai negara asal migran. Pemerintah Meksiko, misalnya, menyebut retorika itu “bermuatan xenofobia” dan merusak hubungan bilateral. Sementara itu, sejumlah organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International memperingatkan bahwa kebijakan semacam itu bisa menciptakan krisis kemanusiaan di perbatasan.
Risiko Diskriminasi Sistemik
Jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, Amerika Serikat berisiko mengalami gelombang pelanggaran HAM. Proses penangkapan yang berbasis tampilan fisik atau aksen bahasa akan memperdalam luka sejarah rasisme yang sudah lama menjadi isu sensitif di negara tersebut. Lebih dari itu, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum bisa menurun drastis.
“Bayangkan seseorang ditangkap hanya karena berbicara bahasa Spanyol di depan umum atau karena mengenakan pakaian kerja di pagi hari. Itu bukan lagi negara hukum, melainkan negara yang didorong prasangka,” ujar Prof. Martínez.