Hanoi – Pemerintah Vietnam resmi mengumumkan rencana kenaikan pajak konsumsi khusus (excise tax) atas minuman beralkohol hingga mencapai 90 persen pada tahun 2031. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengendalikan konsumsi alkohol, meningkatkan penerimaan negara, dan menekan beban kesehatan masyarakat akibat penyalahgunaan minuman keras.
Kementerian Keuangan Vietnam, dalam rancangan undang-undang baru yang saat ini tengah diajukan ke parlemen, menyebutkan bahwa skema kenaikan pajak ini akan dilakukan secara bertahap selama tujuh tahun ke depan. Pajak yang saat ini dikenakan sebesar 65 persen untuk bir dan minuman keras dengan kadar alkohol tinggi, akan dinaikkan secara progresif hingga mencapai 90 persen pada akhir dekade ini.
Alasan di Balik Kebijakan
Menurut juru bicara Kementerian Keuangan, lonjakan konsumsi alkohol di kalangan usia produktif menjadi perhatian serius pemerintah. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa Vietnam menempati peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara dalam hal konsumsi alkohol per kapita. Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan – seperti kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan gangguan kesehatan – semakin mendorong perlunya regulasi yang lebih ketat.
“Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan publik. Kami ingin menekan konsumsi alkohol yang berlebihan tanpa harus mematikan sektor industrinya,” ujar seorang pejabat dari Kementerian Kesehatan.
Dampak pada Industri Minuman Beralkohol
Kabar kenaikan pajak ini langsung memicu kekhawatiran dari pelaku industri, terutama produsen dalam negeri yang khawatir kehilangan daya saing terhadap produk-produk impor ilegal yang harganya jauh lebih murah. Asosiasi Minuman Beralkohol Vietnam menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan penjualan hingga 30 persen dalam lima tahun pertama.
“Jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap peredaran miras ilegal, kami khawatir pasar akan dibanjiri produk-produk gelap yang justru lebih berbahaya,” kata Nguyen Van Hai, direktur salah satu produsen bir lokal di Hanoi.
Sebaliknya, sejumlah analis ekonomi melihat kebijakan ini sebagai langkah realistis yang dapat membuka ruang fiskal baru bagi pemerintah, terutama dalam situasi pascapandemi yang menuntut diversifikasi sumber pendapatan negara.
Respon Masyarakat dan Lembaga Kesehatan
Berbagai organisasi kesehatan masyarakat dan LSM menyambut baik rencana tersebut. Mereka menilai kenaikan pajak merupakan alat efektif untuk mengurangi konsumsi alkohol, terutama di kalangan remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, di sisi lain, sebagian warga mengaku kebijakan itu akan memengaruhi gaya hidup mereka. “Kalau harga bir naik drastis, kami harus mulai berhemat atau mencari alternatif lain. Tapi saya akui, mungkin ini saatnya mulai hidup lebih sehat,” ujar Tran Minh, seorang pekerja konstruksi di Ho Chi Minh City.
Langkah Lanjutan
Pemerintah juga berencana menyusun strategi komunikasi publik yang masif untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Program edukasi, pembatasan iklan, serta pengawasan distribusi akan diperketat, guna memastikan dampak positif dari kebijakan fiskal tersebut benar-benar dirasakan secara luas.
Rancangan undang-undang tersebut diperkirakan akan mulai dibahas pada akhir tahun 2025, dan jika disetujui, penerapan awal akan dimulai pada 2026 dengan skema kenaikan bertahap tiap tahun hingga 2031.