Surabaya – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemprov Jatim menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Penyerahan opini WTP ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, di mana Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur secara langsung menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Pemprov Jatim. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan semata-mata soal angka, tetapi mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
“Opini WTP ini adalah hasil sinergi semua elemen, mulai dari jajaran OPD, DPRD, hingga masyarakat yang terus mengawal kinerja pemerintah. Ini bukan sekadar penghargaan, melainkan cermin integritas yang harus terus kita jaga,” ujar Khofifah.
Sementara itu, BPK mengapresiasi upaya Pemprov Jatim dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan BPK, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit mencapai lebih dari 85 persen, angka yang tergolong sangat tinggi secara nasional.
Predikat WTP selama satu dekade penuh ini semakin memperkuat citra Jatim sebagai salah satu provinsi dengan pengelolaan keuangan terbaik di Indonesia. Selain itu, keberhasilan ini juga mendukung kepercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Namun, BPK tetap memberikan sejumlah catatan perbaikan, antara lain terkait optimalisasi pengelolaan aset daerah dan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap belanja hibah dan bantuan sosial. Menanggapi hal ini, Khofifah menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut.
“Kami tidak berhenti pada pencapaian WTP ini. Setiap catatan BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi kami agar ke depan lebih baik lagi,” tambahnya.
Capaian ini tentu menjadi motivasi baru bagi Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ke depan, tantangan akan semakin kompleks, namun dengan modal kuat berupa komitmen, kerja keras, dan kolaborasi, optimisme tetap terjaga.
Dengan pencapaian sepuluh tahun berturut-turut ini, Jawa Timur bukan hanya mencatatkan rekor, tetapi juga membangun fondasi kuat menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.